Transparansi Data Covid-19 di Kabupaten Indragiri hilir Dipertanyakan, Dugaan Korupsi Mencuat 

Transparansi Data Covid-19 di Kabupaten Indragiri hilir Dipertanyakan, Dugaan Korupsi Mencuat 

KILASRIAU.com – Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019, dampaknya terasa di berbagai sektor, termasuk di Kabupaten Indragiri hilir. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pandemi tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat tetapi juga memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi data dan pengelolaan dana yang terkait dengan penanganan pandemi di daerah tersebut. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir Inhil menjadi sorotan tajam dari organisasi FORUM PERS INDEPENDENT INDONESIA FPII.akibat minimnya transparansi data vaksinasi dan santunan korban COVID-19. Hingga kini, tidak ada laporan resmi yang menyebutkan jumlah masyarakat yang telah divaksinasi pada tahap pertama, kedua, maupun ketiga. Selain itu, jumlah korban meninggal akibat COVID-19 dan penerima santunan kematian juga tidak diketahui secara pasti. 

Menurut laporan yang dihimpun organisasi FORUM PERS INDEPENDENT INDONESIA FPII wilayah Inhil, masih banyak keluarga korban COVID-19 yang belum menerima santunan meskipun telah melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh pihak berwenang. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang merasa diabaikan. 

Saat dikonfirmasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir Inhil tidak memberikan jawaban yang memadai. Melalui pesan singkat WhatsApp, seorang perwakilan dinas menyatakan, “Waalaikumsalam, maaf saya tidak pegangan datanya. Silakan konfirmasi ke RSUD Kabupaten Indragiri hilir Inhil untuk yang meninggal dan untuk santunan kematian akibat COVID-19, silakan tanya Dinas Sosial.” 

Namun, baik RSUD Kabupaten Indragiri hilir Inhil maupun Dinas Sosial juga tidak memberikan respons yang jelas. RSUD tidak memberikan tanggapan, sementara perwakilan Dinas Sosial hanya menjawab singkat bahwa mereka akan mencari informasi lebih lanjut.